oleh: Dyah Seruni Rizqiana

Mulai tahun ini, Ujian Nasional Berbasis Komputer resmi digunakan untuk seluruh SMA secara nasional. Di Kota Yogyakarta, ujian berbasis komputer ini melibatkan 24 SMA dan 4.700 siswa. Ujian model baru ini dianggap jauh lebih efisien oleh sejumlah pihak, tetapi masih ada kekhawatiran mengenai kegagalan server.

Mengacu pada pengalaman SMA N 1 Wonosari, yang telah melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada 2015, sistem ujian ini dinilai lebih menguntungkan daripada pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan kertas.

Bakhtiar Nur Hidayat, Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Selasa (15/03) mengatakan bahwa Ujian Nasional Berbasis Komputer efisien biaya, tenaga, dan waktu. “Kami sudah tidak dipusingkan dengan urusan penggandaan dan distribusi soal. Proses pengolahan hasil hanya membutuhkan waktu maksimal dua minggu, sehingga tidak perlu proses scanning jawaban, validasi nilai, dan lain-lain,” katanya.

Meski dinilai lebih efisien, sejumlah pihak mengungkapkan kekhawatiran mengenai kegagalan server akibat koneksi internet yang buruk. Masalah ini muncul saat try-out yang dilaksanakan akhir Februari dan awal Maret lalu. “Dari dua kali try-out dengan total 12 mata pelajaran saya hanya bisa mengikuti tiga mata pelajaran saja, akibat server yang down,” kata Michael Vegeta, siswa SMA N 8 Yogyakarta, yang ditemui pada Senin (14/03).

Michael Vegeta mengatakan, UNBK sebenarnya membantu dan praktis karena tidak perlu mengisi lembar jawab komputer. Tetapi konsistensi server memang perlu ditingkatkan.

Berkenaan dengan kegagalan server di beberapa ujicoba, Bakhtiar Nur Hidayat mengatakan hal itu disebabkan penataan jadwal di pusat yang waktunya bersamaan dengan try-out tersebut.

Respons dan keluhan mengenai UNBK kerap diterima Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Hal ini diakui Suhartati, Kepala Bagian Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. “Semua keluhan dari sekolah sudah kami laporkan ke Dikpora. Ketakutan itu beralasan karena siswa belum familier dengan sistem ini,” kata Suhartati, Selasa (15/03).

Ujian Nasional Berbasis Komputer sepatutnya dijadikan role model bagi sistem ujian dengan perkembangan teknologi yang pesat. Segala nilai positif yang berkenaan dengan biaya, efisiensi waktu, serta dugaan tingkat kejujuran yang tinggi, sepatutnya terbukti di bulan April mendatang. “Dengan adanya UNBK ini, Yogyakarta dapat mempertahankan integritas kejujuran yang memang diakui tinggi,” ujar Suhartati.

Sejumlah antisipasi sudah dilakukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY menghadapi ujian nasional April mendatang. Salah satunya adalah pemberian surat kepada PLN agar pada jam ujian nasional tidak diadakan pemadaman listrik.

Dilansir dari okezone.com (16/02), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menargetkan sekitar 4.000 sekolah menyelenggarakan Ujian Nasional Berbasis Komputer pada 2016. Sekolah penyelenggara pun dilarang memungut biaya ujian kepada para siswa maupun orangtua dan wali murid.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Totok Suprayitno, dalam surat edaran nomor 1356/H/TU/2015 tertanggal 5 Februari 2016 menegaskan bahwa penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer hanya pada sekolah yang sudah siap, baik dari segi SDM maupun infrastruktur per November 2015 lalu. Sekolah yang memang tidak memenuhi persyaratan harus menerapkan ujian nasional berbasis kertas dan pensil.

UNBK memang membawa efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini dibuktikan oleh pengalaman para peserta ujian. Namun, sejumlah siswa menyatakan, ada butir soal yang sama antara ujian menggunakan kertas dan ujian berbasis komputer.

Sebagai bentuk pendampingan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai bentuk keluhan dan pelanggaran secara tertulis ke Pusat Penilaian Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui email cbt.puspendik@kemendikbud.go.id.