Jogja Independent Mengumpulkan KTP untuk Garin-Rommy

Pengukuhan Sudjud Kendhang, seorang pengamen, sebagai Duta Pos Garin-Rommy di Jayeng Prawiran, 1 Mei 2016.
Pengukuhan Sudjud Kendhang, seorang pengamen, sebagai Duta Pos Garin-Rommy di Jayeng Prawiran, 1 Mei 2016.

oleh Nova Ulaila

Setelah melalui tahap prakonvensi dan konvensi, Garin Nugroho dan Rommy Heryanto ditetapkan sebagai pasangan yang mewakili JOINT pada pemilihan walikota Februari 2017. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2015, pasangan calon independen wajib mengumpulkan 8,5% KTP dari jumlah pemilih pada pemilu terakhir di Yogyakarta.

Untuk mengumpulkan target 45 ribu KTP, JOINT berusaha memaksimalkan relawan yang berasal dari kampung dan kalangan mahasiswa. Sampai awal Juni, JOINT sudah mengumpulkan 3.300 KTP.

Made Surawan, juru bicara dan fasilitator JOINT, menyatakan, sampai saat ini JOINT bersama dengan Garin Nugroho dan Rommy Heryanto masih terus berusaha mengumpulkan KTP untuk memenuhi persyaratan jalur independen. “Cara pengumpulan KTP kami lakukan dengan menggerakkan relawan kami yang berasal dari kampung dan mahasiswa,” katanya.

Relawan yang berasal dari kampung-kampung di Yogyakarta digerakkan untuk membangun pos pengumpul KTP di kampung mereka masing-masing. Sedangkan relawan mahasiswa ditugaskan untuk menjemput tanda tangan warga yang telah menyetorkan KTP untuk pertanggungjawaban ke KPU.

Made menambahkan, pos-pos yang dibangun di kampung-kampung tersebut tidak hanya digunakan sebagai tempat pengumpul KTP, tetapi juga berfungsi sebagai tempat penyuluhan dan pembelajaran terkait ekonomi khususnya UMKM, politik, dan seni kepada warga

“Pos yang pertama kali kami resmikan Mei lalu, bertempat di kediaman Garin Nugroho, di Jayeng Prawiran,” kata Made.

Selain mengadakan sosialisasi di kampung-kampung, Garin dan Rommy juga menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan baik di kampus ataupun kegiatan yang dibuat oleh masyarakat umum. “Mereka menjadi narasumber untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan seni, budaya, UMKM serta politik yang memang menjadi fokus mereka” lanjutnya.

Yustina Neni, pencetus dan fasilitator JOINT ,mengungkapkan, sampai saat ini hal yang menjadi kendala terkait pengumpulan KTP adalah keuangan dan kerelawanan. Biaya yang selama ini digunakan untuk mengadakan berbagai event di JOINT dan pembangunan pos di kampung adalah hasil dari sumbangan berbagai pihak. Selain itu para donatur lebih memilih menyumbang dalam bentuk barang daripada uang tunai. “Donatur lebih sering menyumbang dalam bentuk barang daripada uang, misalkan nasi kotak atau makanan untuk acara tertentu, kita tidak memaksa harus berbentuk uang” kata Neni.

Terkait kerelawanan, Neni mengatakan itu hal yang wajar menjadi kendala mengingat JOINT bukanlah sebuah lembaga yang mengikat dan terstruktur. Semua yang terlibat dalam JOINT bersikap sukarela. “Karena relawan maka kami menunggu kapan relanya mereka, mengingat relawan juga memiliki kesibukan masing-masing,” kata Neni.

Sebelumnya, bakal calon walikota dari JOINT, Garin Nugroho mengungkapkan ia sempat khawatir bahwa target yang telah ditentukan tidak tercapai. Tapi kemudian kekhawatirannya hilang setelah rencana yang sejak awal dibuat pelan-pelan bisa berjalan baik.

Sementara itu pihak lain yang juga maju melalui jalur independen Agus Nur Cahyo dan Aki Adhisakti mengungkapkan sampai saat ini mereka telah berhasil mengumpulkan seribu KTP dari target 30 ribu KTP. Mereka juga optimistis menghadapi pesta demokrasi dan panggung pertunjukkan dalam pilkada ini. “Kami menikmati proses ini dengan gembira, kami menikmati demokrasi dengan senyuman,” kata Agus.

Menanggapi adanya persaingan dari jalur yang sama, Rommy Heryanto mengatakan bahwa dia yakin JOINT akan mampu mengumpulkan 45 ribu KTP seperti yang ditargetkan. Namun dia juga siap dengan segala konsekuensi yang akan terjadi, karena dia sendiri yang memilih JOINT.

Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto, mengatakan bahwa jalur independen masih memiliki waktu sampai awal Agustus untuk mengumpulkan KTP warga Kota Yogyakarta. “Sesuai ketentuan yang berlaku jalur independen harus mampu mengumpulkan 8,5% KTP dari jumlah pemilih pada pilwali terakhir atau sekitar 26 ribu KTP,” kata Wawan.

Menanggapi target 45 ribu KTP yang diusung JOINT, Wawan menilai itu hal yang wajar, karena pihak independen juga harus mengantisipasi adanya KTP yang tidak valid.