Oleh: Dhia Al fajr
Penanganan epidemi COVID-19 tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah pusat perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk melawan epidemi ini.
Penyebaran COVID-19 di Indonesia memang belum terlihat akan berakhir dalam waktu dekat ini. Bahkan menurut perkiraan pemerintah, puncak pandemi ini diperkirakaan akan berlangsung pada bulan Mei-Juni 2020. Hal itu disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo pada webinar yang diselenggarakan Katadata pada 3 April 2020.
Pemerintah melalui BPNPB telah menegaskan bahwa penanganan pandemi COVID-19 ini akan dilakukan secara struktural mulai dari pusat sampai daerah. “Caranya adalah pertama, koordinasi dengan daerah sesuai KEPPRES No 9 tahun 2020, dan kedua, perlu adanya strategi dalam rangka pemenuhan logistik alat kesehatan kemudian juga perlengkapan pendukung lainnya seperti program edukasi, sosialisasi, serta mitigasi.”
Di Indonesia, menurut data dari indeks kerentanan provinsi yang di keluarkan oleh Katadata terdapat tiga daerah yang dinyatakan paling rentan terhadap epidemi COVID-19 yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kerentanan provinsi tersebut dinilai berdasarkan tiga sub indeks kerentanan daerah.
Pertama, risiko dari mobilitas penduduk. Kedua, risiko kesehatan penduduk dalam hal ini menyangkut jumlah orang yang sakit, ketersediaan akses kesehatan bagi masyarkat, dan juga jumlah lansia pada suatu daerah. Dan yang ketiga, risiko karakteristik daerah mulai dari jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan tingkat polusi. Data tersebut juga membandingkan kondisi layanan kesehatan pada masing-masing daerah yang mencakup jumlah fasilitas, anggaran per provinsi, dan jumlah layanan kesehatan. Berdasarkan sejumlah aspek tersebut, tingkat risiko tiap daerah dihasilkan.
Dalam sesi webinar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan respon dan kesiapan Jawa Tengah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ganjar menyampaikan sejak awal epidemi ini masuk ke Indonesia dia sudah melakukan riset dan penelitian bersama para paka. Ia telah mengambil langkah preventif dengan melakukan sosialisasi melalui media sosial untuk mengedukasi serta menginformasi seluruh lapisan masyarakat mengenai informasi seputar COVID-19. Hal ini juga telah sejalan dengan upaya promotif dengan mengajak masyrakat untuk ber olahraga di pagi hari, makan-makanan bergizi, dan mulai mengkampanyekan untuk selalu memakai masker.
Selain itu Ganjar juga telah menyiapkan anggaran untuk respon awal sebesar 1,4 T yang meliputi anggaran bantuan sosial, dan pembelian alat kesehatan. Kemudian untuk menjaga ketersediaan bahan pangan Ganjar juga telah mengeluarkan program Si Hati (sistem informasi harga komoditi) di mana sistem ini bertujuan untuk memantau stok pangan yang ada di pasar. Dan untuk menghadapi arus mudik yang akan datang menjelang hari raya lebaran Ganjar menyampaikan akan menerapkan kuota harian untuk membatasi arus mudik agar tidak terjadi penumpukan serta akan melakukan upaya pencegahan medis dengan menyediakan tenaga kesehatan di titik-titik kedatangan pemudik.
Selain Doni dan Ganjar, webinar itu dihadiri oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Ketua Asosiasi RS Swasta Indonesia Drg. Susi Setiawaty, Staf Pengajar Departemen Biostatistik FKM UI dr. Iwan Ariawan,MSPH, dan juga Direktur Riset Katadata Insight Center Mulya Amri, PhD.