Bijak Kelola Informasi untuk Atasi Hoaks Vaksin Covid-19

Oleh: M. Fadhil Pramudya P.

Persebaran hoaks mengenai vaksin dan COVID-19 bisa menghambat proses vaksinasi. Perlu kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat untuk memerangi hoaks vaksin.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) per 26 April 2021 menunjukkan tingginya persebaran hoaks vaksin COVID-19 di media sosial. Facebook menjadi media sosial dengan persebaran hoaks terbanyak (1.132 konten). Posisi selanjutnya secara berturut-turut ditempati oleh Twitter (60 konten), YouTube (41 konten), TikTok (15 konten) dan Instagram (9 konten).

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mencatat peningkatan hoaks vaksin COVID-19 di awal tahun. Sebbanyak 35 hoaks vaksin COVID-19 ditemukan dari tanggal 1 hingga 23 Januari 2021. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibandingkan bulan Desember 2020, yakni sejumlah 16 hoaks. Peningkatan jumlah hoaks vaksin terjadi menyusul program vaksinasi yang mulai dilaksanakan pada Januari 2021.

Dilansir dari Republika, Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, menyebut adanya tiga kelompok utama penyebar hoaks vaksin COVID-19. Pertama, kelompok antivaksin yang berlatar belakang agama. Kedua, kelompok yang punya bias anti-China atau anti-Barat. Terakhir, mereka yang awalnya bukan kelompok antivaksin, tetapi kemudian terpengaruh teori konspirasi. Kelompok-kelompok ini menganggap vaksinasi COVID-19 tidak perlu dilakukan.

Jaringan Pegiat Literasi Digital (Japelidi), komunitas yang berfokus pada peningkatan literasi digital masyarakat, memperkenalkan program Kampanye Japelidi Lawan Hoaks COVID-19. Dalam publikasinya, Japelidi menyebut kampanye ini merupakan upaya menekan disinfodemi.

“Kami ingin menunjukkan bahwa melalui kampanye ini, masyarakat tidak sekadar menguasai teknologi, tetapi juga cara mengelola informasi yang ada di media digital,” kata Novi Kurnia, Koordinator Japelidi pada Jumat (28/5).

Kampanye yang dilakukan Japelidi terdiri dari 10 kompetensi literasi digital, yaitu akses, seleksi, paham, analisis, verifikasi, evaluasi, distribusi, produksi, partisipasi, dan kolaborasi.

Japelidi juga mengajak masyarakat untuk menerapkan lima kompetensi kritis, yaitu melakukan analisis informasi yang berlebihan dan provokatif disertai ciri-cirinya, memverifikasi sumber berita, melakukan evaluasi sebelum membagikan berita, berpartisipasi untuk tidak tinggal diam ketika mendapati berita hoaks, dan berkolaborasi untuk mencegah semakin banyak dan menyebarnya hoaks COVID-19. (Editor: Nuha Khairunnisa)