Tidak hanya perselisihan antar warga dan pebisnis seperti yang dialami petani Kulon Progo dalam pembangunan tambang pasir besi dan pabrik baja di Kulon Progo, warga pun harus berhadapan dengan pemerintah dalam kasus pembangunan bandara Kulon Progo.
Pembebasan lahan proyek bandara Kulon Progo mengalami puncak kericuhan pada Senin (4/12) dan Selasa (5/12), yang merupakan batas akhir yang diberikan PT Angkasa Pura I kepada warga di lima desa untuk meninggalkan rumah mereka.
Aliansi Jogja Tolak Pabrik Semen melakukan aksi tahlil dan doa lintas iman di Bunderan UGM (30/3) sebagai wujud keprihatinan atas nasib para petani Kendeng.
Berawal dari keprihatinan aktivis perempuan akibat maraknya kekerasan terhadap perempuan, Rifka Annisa berdiri pada 1993 di Yogyakarta sebagai pusat penanganan kekerasan berbasis gender yang pertama di Indonesia.
Kondisi yang tidak layak dan dugaan pelanggaran hak asasi terjadi di tempat penampungan sementara gelandangan dan pengemis (Camp Assessment) yang dikelola pemerintah di Sewon, Bantul.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Bantul meminta enam tambak udang untuk berhenti beroperasi selambatnya Desember 2015, enam tambak udang putih di Pantai Parangtritis dan Pantai Depok itu masih terus beroperasi.
Perselisihan antara warga Kaliwaru dan pihak mal Hartono akhirnya selesai pada 23 Maret 2016, setelah dimediasi oleh Kepala Desa Condongcatur. Mal Hartono bersedia membayar kompensasi sebesar Rp 160 juta kepada warga.